Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Pemprov Sulawesi Barat Tahun 20224

Plt. Kakanwil Kemenag Sulbar, H. Syamsul mengikuti Musrenbang Pemprov Sulbar Tahun 2024

Mamuju (Kemenag) - Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Dr. H. Syamsul, hadiri kegiatan Pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi barat, Tahun 2024, di Aula Grand Maleo Hotel. (18/4/2024)

Musrenbang terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Tahun Anggaran 2024 itu, dibuka secara langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dengan dihadiri oleh Kepala BPSDM Kemendagr, perwakilan Bappenas. Sekda Prov. Sulbar Muhammad Idris, Kepala Bapperida, unsur Forkopimda, Ka. OPD, Bupati 6 Kabupaten se-Sulbar dan Pimpinan instansi vertikal termasuk Plt. Kakanwil Kementerian Agama Sulbar, H. Syamsul.

Turut pula menghadiri undangan Musrenbang, H. Jamil Ketua Tim Kerja Perencanaan, Data dan Informasi Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulbar dan Ketua Tim Kerja Umum Humas Muhammad Abidin.

Dalam arahannya setelah membuka kegiatan, Prof. Zudan menjelaskan 8 Program Prioritas pemerintah Sulawesi Barat;
1. Tuntaskan Penanganan Masalah 4+1 (kemiskinan ekstrim, stunting, anak tidak sekolah, kawin muda & inflasi);
2. OPD Lebih Dekat Dengan Masyarakat;
3. Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik;
4. Branding dam Marketing Prov. Sulbar;
5. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan;
6. Percepatan Satu Data Sulbar Menuju Satu Data Indonesia;
7. Reformasi Birokrasi & Kebijakan Berdampak Langsung pada Masyarakat;
8. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Daerah dan Perkuat Mitigasi Bencana

Prof. Zudan mengingatkan bahwa sejak pertama kali menjabat sebagai Pj. Gubernur ia mengaku optimis bahwa masalah-masalah yang ada di Sulbar bisa terselesaikan dalam 3 tahun jika seluruh stakeholder kompak menyatukan visi. Terbukti di tahun keduanya menjabat telah berhasil menekan angka anak tidak sekolah 48.000 anak turun menjadi 21.000.

Ia pun mengingatkan bahwa pembangunan daerah mempunyai 3 tujuan, yakni untuk menyelasikan masalah, memberi manfaat dan untuk pengembangan/aktualisasi diri re-branding.


Wilayah LAINNYA