Kanwil Kemenag Sulbar Mantapkan Tim Penilaian Pendahuluan PMPZI 2026

rapat persiapan Tim Penilaian Pendahuluan (TPP) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2026.

Mamuju (Kemenag Sulbar) — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat persiapan Tim Penilaian Pendahuluan (TPP) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui Zoom Meeting dan luring di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulbar, Rabu (7/1/2026).

Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Surat Nomor 1/B.i/OT/01/2026 tentang Pemantapan Tim Penilai Pendahuluan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kementerian Agama Tahun 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Penilai Pendahuluan PMPZI tingkat provinsi, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulbar, serta unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Adnan Nota menegaskan pentingnya menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh tim penilai sebelum memasuki tahapan penilaian. Menurutnya, rapat persiapan ini menjadi langkah strategis untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam proses penilaian PMPZI, sehingga hasil penilaian dapat berjalan objektif, terukur, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

“Kesamaan pemahaman menjadi kunci utama agar proses penilaian dapat berjalan selaras dan akuntabel. Tim penilai harus memiliki sudut pandang yang sama terhadap indikator dan bukti dukung yang dinilai,” tegasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenag Sulbar dalam memperkuat implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja di wilayah Sulawesi Barat.

Melalui rapat persiapan ini, Kanwil Kemenag Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani, sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.


Wilayah LAINNYA