Mamuju (Kemenag Sulbar) — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan pelepasan Ketua Paguyuban Manakarra yang juga merupakan pejabat lama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto. Acara berlangsung di Lapangan Tribrata Polda Sulbar, Rabu malam (14/1/2026), pukul 19.00 WITA, dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan wewenang Ketua Paguyuban Manakarra kepada Brigjen Pol. Rudi Mulyanto, Kepala BNNP Sulawesi Barat.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Pembimbing Masyarakat Buddha Kanwil Kemenag Sulbar, TS Haryanto, hadir sebagai bentuk dukungan serta penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga di Sulawesi Barat. Kehadiran tersebut mencerminkan komitmen Kanwil Kemenag Sulbar dalam menjaga hubungan harmonis serta memperkuat kolaborasi antarinstansi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Acara pelepasan berlangsung khidmat namun hangat, dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya dengan mengenakan pakaian bebas rapi. Momentum ini menjadi wujud apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Sunu Tedy Maranto selama mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat sekaligus Ketua Paguyuban Manakarra.

Usai rangkaian acara inti, kegiatan dilanjutkan dengan santap malam bersama sebagai sarana penguatan silaturahmi dan komunikasi antarinstansi. Dalam suasana santai dan penuh kebersamaan, para pimpinan dan perwakilan lembaga memanfaatkan momentum tersebut untuk saling bertukar gagasan, mempererat hubungan kerja, serta memperkokoh sinergi lintas sektor.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenag Sulbar berharap sinergi, komunikasi, dan semangat kebersamaan antarinstansi di Sulawesi Barat dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Agama dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama serta menghadirkan pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.