Mamuju — Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha, TS Haryanto, S.Ag, menghadiri kegiatan seminar dan rapat kerja Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (DPD IKAL) Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Mewujudkan Kesejahteraan Sulawesi Barat melalui Pengembangan Ekonomi Pertanian dan Penegakan Hukum dalam Bingkai Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan.” Tema ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berintegritas.

Seminar secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M, yang juga menjabat sebagai Ketua IKAL Lemhannas Sulbar. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memahami sekaligus menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan di daerah.

“Hari ini kita melaksanakan seminar tidak lain untuk memahami dan menyinkronkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Seluruh kebijakan yang diambil harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dengan diberlakukannya KUHP yang baru, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Barat. Sekitar 47 persen wilayah di Sulbar merupakan kawasan pertanian, sehingga keberlangsungan hidup daerah sangat bergantung pada sektor tersebut. Oleh karena itu, dalam seminar ini turut dihadirkan staf khusus Menteri Pertanian sebagai narasumber untuk memberikan wawasan strategis terkait kebijakan pertanian nasional.

Ia juga memaparkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan berbagai program pertanian di Sulawesi Barat, termasuk pengadaan bibit kakao dalam jumlah besar. Pada tahap pertama, distribusi bibit mencapai sekitar 17 juta batang, sementara tahap kedua ditargetkan sebanyak 23 juta batang. Namun, realisasi di daerah masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait status lahan masyarakat yang sebagian masih berada dalam kawasan yang belum memenuhi persyaratan program.

“Kemampuan kita saat ini baru sekitar 18 juta batang atau setara dengan 18 ribu hektare pada tahap kedua. Hal ini bukan karena keterbatasan lahan, tetapi karena sebagian lahan masih berada dalam kawasan yang belum dapat diakomodasi dalam program,” jelasnya.

Kehadiran TS Haryanto, S.Ag dalam forum ini menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenag Sulbar dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Kementerian Agama, selain menjalankan fungsi pembinaan kehidupan beragama, juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai integritas dan etika dalam tata kelola pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang sejahtera, maju, dan berlandaskan prinsip-prinsip birokrasi yang bersih serta pelayanan yang optimal.