Mamuju (Humas Kanwil) – Ketua Tim Kerja Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama, Muhammad Abidin mewakili Kakanwil Kemenag Sulbar memaparkan keterlibatan Kementerian Agama dalam menurunkan angka stunting si provinsi Sulawesi Barat melalui daring di ruang rapat Kakanwil. (Rabu, 17/01/2024)b

Abidin mengatakan dari aspek pendekatan kehadiran penyuluh agama di desa-desa untuk melakukan sosialisasi tentang penurunan angka stunting.  Tapi, memang dibutuhkan kerjasama yang baik di dalam melakukan penanganan hal-hal sedemikian. 

Oleh karena itu, bahwa tahun 2023  Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sulawesi Barat sudah melakukan intervensi dari sisi anggaran ke masing-masing kabupaten. Selain itu, Bimas Katolik juga menggelontorkan dana untuk peningkatan gizi anak-anak.

“Ini kan artinya Kantor Wilayah Kementerian Agama sudah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kerjasama yang baik tentang bagaimana penanganan stunting. Namun,  perlu memang dipikirkan lebih ulang lagi bagaimana menguatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya stunting itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan makanya ada program dari Bimas Islam terkait dengan pemberdayaan penyuluh agama di masing-masing desa. Kemudian, juga perlu dikuatkan dengan pendekatan kultur atau pendekatan ketokohan. Kondisi masyarakat sekarang masih mendengar dari pencerahan-pencerahan dari ketokohan baik itu  tokoh agama, dan tokoh adat.

Selain itu, masyarakat masih butuh pendekatan sosial yang dimana Kementerian Agama juga melakukan intervensi dari sisi pemberdayaan zakat berupa sembako. Paket sembako ini sebanyak 1000 paket yang telah sebar sebanyak 200 paket tiap kabupaten.

Di tahun 2024, Kanwil Kemenag Sulbar akan menggelontorkan dana untuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Pada Bimas Buddha memberikan bantuan operasional bagi sekolah minggu, dan pada Bimas Katolik memberikan bantuan fasilitasi dan peningkatan gizi untuk taman seminari serta termasuk juga di Bimas Hindu terkait penanganan khusus stunting bagian pranikah.

Ia menjelaskan, mungkin sekali lagi, keterlibatan unsur keagamaan, terutama penyuluh agama lintas agama ini memang perlu dilibatkan secara mendasar di masyarakat.  Karena pejuang-pejuang di Kementerian Agama adalah di bagian penyuluh agama.

Para penyuluh agama ini juga belum paham betul mengenai penanganan penurunan angka stunting. Mereka hanya bisa memberikan pencerahan,  informasi,  sosialisasi,  tetapi  belum menganggap pada level bagaimana penanganan khusus terkait stunting itu sendiri. 

“Kalau bisa, kami sarankan di setiap acara atau kegiatan-kegiatan di puskesmas, di masing-masing kecamatan itu dilibatkan penyuluh agama atau kepala KUA.  Ini agak lebih masif tentang bagaimana hubungan bimbingan perkawinan,  bagaimana dari tinjauan kesehatan,  pentingnya keterlibatan pihak kesehatan dengan adanya calon-calon pengantin,” jelasnya.