Mamuju (Humas Kanwil) — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (Papkis) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Pendataan EMIS Pondok Pesantren Semester Genap Tahun Ajaran 2024-2025 secara virtual melalui Zoom Meeting. (Kamis, 03/07/2025)

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pendataan EMIS (Education Management Information System) Pondok Pesantren berjalan optimal dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Rapat dijadwalkan mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, dengan agenda utama membahas upaya percepatan penyelesaian pendataan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.

Dalam arahan Kabid. Papkis, H. Syamsul mengatakan melalui kesempatan ini dimanfaatkan untuk menyimak dan berdiskusi tentang tindakan apa yang akan dilakukan terutama pada lembaga yang sudah tidak aktif dan masih menjadi bagian dari data Kementerian Agama.

"Tindakan apa yang akan dilakukan terhadap lembaga yang sudah tidak aktif dan masih menjadi bagian dari kita sehingga inilah yang berpengaruh terhadap presentase kita," ujar Kabid. Papkis.

Lebih lanjut, ia menjelaskan banyak dari lembaga LPQ, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tidak memiliki tim teknis menguasai IT. Jadi, dibutuhkan intervensi khusus dari Kepala Kantor Kemenag, Kepala Seksi dan operator emis yang ada di Kantor Kemenag Kabupaten masing-masing.

Sebelum menutup arahannya, ia berharap lahir solusi-solusi yang akan dicapai atau disepakati termasuk juga melakukan pressure untuk aktif dalam memenuhi administrasi Berita Acara Pemeriksaan.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarunit kerja, sekaligus mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan pendataan di tingkat kabupaten dan lembaga.

Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan tata kelola data pendidikan keagamaan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai catatan, pendataan EMIS merupakan bagian penting dalam sistem informasi pendidikan Islam yang menjadi dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama.