Mamuju (Humas Kanwil) - Kerja sama dan kolaborasi terus dilakukan oleh Pemerintah Prov. Sulawesi Barat dengan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat dalam upaya penanganan pencegahan perkawinan anak.
Kegiatan pembahasan Pencegahan perkawinan anak dilaksanakan pada ruang kerja Setda (Selasa, 14/02/2023) yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sulbar, Kepala Bappeda Prov. Sulbar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar, Kepala BPKPD Prov. Sulbar dan Ketua Baznas Prov. Sulbar serta 3 perwakilan Pondok Pesantren pada wilayah Kab. Mamuju.
Pencegahan perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat memerlukan perhatian dan penanganan khusus, berdasarkan hasil survei BPS persentase perkawinan anak tahun 2021 menempati posisi tertinggi di angka 17,71%.
Sekretaris Daerah Prov. Sulbar Muhammad Idris menyampaikan bahwa kampanye pencegahan perkawinan anak dilakukan pada sekolah-sekolah dan melalui dakwah baik itu khotbah jumat, pertemuan majelis taklim dan ceramah di bulan ramadhan.
"Pada jam istirahat lakukan kampanye, begitu pun dengan dakwah dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak, bahkan pada safari ramadhan sekaligus," ungkap Idris.
Ia menambahkan ini merupakan teknik-teknik efektif dalam eksekusi sebuah kebijakan publik, mulai dari komitmen, perencanaan dari Bappeda, aspek keuangan terjamin dari BPKPD serta program-program yang akan dijalankan.
Selanjutnya, H. Juaerari yang mewakili Kakanwil Kemenag Sulbar menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan kegiatan sebelum ramadhan yaitu FGD, isu-isu yang terkait dengan kapasitas penghulu dan penyuluh agama terkait dengan pencegahan perkawinan anak.
Ia menjelaskan terkait arahan dari Kakanwil bahwa jumlah 500 penghulu dan penyuluh agama ini untuk memberikan bekal pelatihan dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak.
"Khotbah seragam sudah saya buat amanah dari Kakanwil berkaitan dengan ini, mulai dari pendekatan sosiologinya, religinya, dan lain sebagainya," jelas Juraeri.
Juraeri berharap pertemuan ini melahirkan isu-isu strategis dalam memulai langkah awal dan tentunya harus ada target awal, seperti yang dilakukan di Kementerian Agama ada cluster (kelompok) percontohan di tiap kabupaten.
