Semarang (Kemenag) --- Indonesia konsisten menggelar Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sejak 1968 sampai sekarang. Dalam rentang lebih setengah abad itu, MTQ digelar dari tingkat RT sampai nasional.
Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat melantik tujuh Dewan Pengawas dan 155 Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan baiat dan pemasangan toga kepada para dewan hakim.
Menurut Menag, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan MTQ. Sejak 1968, MTQ diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.
“Tidak ada negara yang konsisten mulai 1968 hingga tahun ini bisa melaksanakan MTQ mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional,” katanya di Semarang, Sabtu (12/9/2026).
Menag juga mengulas maraknya berbagai lembaga dan institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan MTQ tingkat nasional tahun ini. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu diikuti dengan koordinasi dan standardisasi, terutama dalam aspek perhakiman.
“Saat ini sedang tren bukan hanya yang dilakukan oleh LPTQ, tetapi hampir 25 event MTQ tingkat nasional yang dilakukan di Indonesia. Ada MTQ Korpri, MTQ Polri, MTQ Buruh, MTQ Perguruan Tinggi, MTQ BUMN, dan masih banyak lagi. Itu menjadi fenomena yang sangat penting untuk dicermati. Kita berharap ke depan semua kegiatan per-MTQ-an tingkat nasional di bawah koordinasi LPTQ mengenai perhakiman,” ujar Menag.
Menag mengatakan, meningkatnya penyelenggaraan MTQ menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan.
“Timbul fenomena kecintaan umat terhadap Al-Qur’an, ini menjadi bagian dari proses membumikan Al-Qur’an. Tidak ada artinya kita membumikan Al-Qur’an jika tidak melangitkan manusia,” katanya.
Turut hadir Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Dirjen Bimas Islam sekaligus Ketua Umum LPTQ Nasional Abu Rokhmad, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Lubenah, serta Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M. Hanafi.
(Mwr/Mr)
