Mamuju (29/4/2025) – Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, H. Suharli, mewakili Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Musrenbang dihadiri oleh seluruh Bupati se-Sulawesi Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulbar, pimpinan instansi vertikal, serta pejabat tinggi pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menekankan pentingnya perencanaan berbasis analisis perkembangan global, nasional, dan regional untuk mencapai target pembangunan yang optimal.

Pemerintah Provinsi Sulbar menargetkan berbagai capaian, seperti penurunan angka kemiskinan menjadi 9,74% pada 2026 dan 5,8% pada 2030, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 2,38% pada 2026 dan 1,9% pada 2030. Selain itu, peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) serta perbaikan Indeks Gini Rasio juga menjadi fokus utama.

Salah satu program prioritas yang diusung adalah pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memperluas akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pemprov Sulbar telah menyiapkan empat lokasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.

Menanggapi hal ini, H. Suharli mengapresiasi Musrenbang sebagai forum strategis yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk merancang sinergi program pembangunan daerah, termasuk program-program yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi program yang dapat dikoordinasikan bersama Kemenag Sulbar untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat.

Terkait dengan pembangunan Sekolah Rakyat, H. Suharli menegaskan bahwa program ini akan berjalan sejalan dengan arahan Wakil Menteri Agama RI, Romo HR Muhammad Syafi’i, bahwa Sekolah Rakyat merupakan lembaga baru yang dibangun, bukan revitalisasi pesantren atau madrasah yang telah ada. Wamenag menegaskan bahwa pesantren dan madrasah tetap memainkan peran penting dalam pendidikan rakyat dan akan terus dimaksimalkan, termasuk melalui upaya renovasi guna meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.

Romo Syafi’i juga menekankan bahwa dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan berkualitas, serupa dengan fasilitas sekolah berasrama (boarding school), sehingga mereka kelak menjadi generasi unggul yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

Dengan sinergi antara pembangunan Sekolah Rakyat dan penguatan madrasah serta pesantren, Kementerian Agama optimis pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat, dapat terwujud secara lebih cepat dan efektif.