MAMUJU — Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rangka koordinasi dan evaluasi perkembangan inflasi daerah, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulbar, H. Suharli, mewakili Kepala Kanwil mengikuti Zoom Meeting Rapat Pengendalian Inflasi Daerah bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dirangkaikan dengan launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulbar, Senin (11/5/2026).
Kegiatan nasional tersebut menghadirkan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memperkuat pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan sejak usia dini. Buku panduan dan bahan ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) diluncurkan sebagai instrumen pembelajaran bagi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa dunia pendidikan merupakan ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas. Menurutnya, penguatan integritas pendidikan harus berjalan searah antara pemerintah pusat dan daerah agar budaya antikorupsi dapat tumbuh secara berkelanjutan.
“Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” ujar Setyo melalui sambungan virtual.
Peluncuran buku panduan tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2024 yang proses perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak generasi unggul secara akademik, tetapi juga membangun pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas moral.
Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, turut mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui pemanfaatan panduan yang telah disusun sebagai langkah nyata memperkuat integritas pendidikan di daerah.
Pada kesempatan yang sama, rapat pengendalian inflasi daerah dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, yang membahas langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat menjelang momentum hari besar keagamaan.
Berdasarkan data perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Mei 2026 hingga 8 Mei 2026, tercatat sebanyak 15 provinsi mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Namun demikian, sejumlah komoditas seperti cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi di berbagai daerah. Secara nasional, harga cabai merah mengalami kenaikan sebesar 5,72 persen dibanding April 2026 dan tercatat meningkat di 242 daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi, menjaga kestabilan harga bahan pokok, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagi Kanwil Kemenag Sulbar, partisipasi dalam forum strategis ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
