Semarang (Humas)- Sejumlah harapan dan apresiasi mengalir untuk Kementerian Agama. Hal ini disampaikan oleh narasumber-narasumber yang menyampaikan materinya pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2024, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, BAPPENAS dan Ombudsman. (Selasa,6/2/2024)
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Putut Hari Satyaka mengapresiasi program penguatan Moderasi Beragama (MB) Kementerian Agama. Dia berharap, penguatan MB dapat menekan potensi konflik keagamaan.
Menurut Putut, panggilan akrabnya, konflik keagamaan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Sehingga, Kemenag perlu memberikan perhatian kepada sejumlah hal. Pertama, mengembangkan moderasi beragama melalui pelaksanaan dialog internal dan antar umat beragama. Kedua, pemberdayaan ekonomi umat.
"Ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan anggaran fungsi agama yang ada," sebut Putut.
Sementara itu Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan pada Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami, Ph.D, mengatakan bahwa stunting saat ini menjadi isu nasional dan krusial. Karenanya, dibutuhkan upaya semua pihak dalam mengatasinya, termasuk Kementerian Agama.
"Sumbangan Kementerian Agama (dalam mengatasi stunting) antara lain memberikan pendidikan publik, utamanya kepada remaja yang akan menikah, melalui bimbingan perkawinan," terang Amich, panggilan akrabnya, di hadapan peserta Rakernas Kementerian Agama, Selasa (6/2/2024).
"KUA punya fungsi besar dalam sektor pembangunan agama, termasuk dalam pencegahan stunting," terang Amich.
Menurut Amich, masih banyak hal yang bisa disentuh oleh agama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia berharap, semua tugas pokok Kementerian Agama yang dibuat, mampu mendukung serta mendorong pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pada momen tersebut apresiasi pun datang dari Ombudsman. Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus mengapresiasi kepatuhan Kementerian Agama dalam pelayanan publik. Apresiasi ini didasarkan pada hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023.
"Tahun 2023, nilai kepatuhan Kemenag sebesar 85,29 masuk kualitas tinggi, zona hijau. Kita berharap di 2024 naik ke kualitas tertinggi," sebut Bobby.
Tidak hanya itu, apresiasi juga datang dari MenPAN-RB. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi upaya Kementerian Agama untuk melakukan digitalisasi layanan. Menurut Menteri PAN RB, upaya ini sejalan dengan INA GovTech yang saat ini tengah disiapkan oleh Kementerian PAN RB sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Keren Kemenag. Karena saya dengar sudah ada interpolasi layanan digital melalui aplikasi PUSAKA. Kemenag sudah menyatukan berbagai macam aplikasi ke dalam satu aplikasi. Ini sejalan dengan upaya kita melakukan transformasi digital dalam pemerintahan," ungkap Azwar Anas, di Semarang, Selasa (6/2/2024).
Azwar Anas menilai perubahan yang dilakukan Kemenag dapat memberikan dampak besar terhadap sejarah birokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan karena Kemenag merupakan kementerian dengan jumlah ASN dan satuan kerja terbesar di Indonesia.
"Saya mengapresiasi komitmen Pak Menag untuk melakukan pembenahan ke dalam," ujar Azwar Anas.
Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat Syafrudin Baderung yang hadir didampingi oleh Kabag TU dan Ketua Tim Umum dan Humas serta salah satu Fungsional perencana dalam kesempatan tersebut mengikuti secara seksama materi yang dipaparkan oleh berbagai narasumber dan turut berbangga atas apresiasi yang diberikan kepada Kemenag oleh sejumlah narasumber.
Hal ini semakin menegaskan sejumlah prestasi yang telah diraih Kemenag di Tahun 2023. Oleh karena itu Menteri Agama yang akrab disapa Gus Men pada pembukaan Rakernas meminta agar prestasi-prestasi tersebut dipertahankan dan ditingkatkan.
"Prestasi yang didapat, jangan membuat kita berhenti kerja keras dan kerja cerdas. Prestasi jadi pemicu kerja lebih baik lagi," tandasnya.
