Mamuju (Kemenag Sulbar) — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulbar, H. Suharli, S.Ag., M.Pd.I., dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2026 dan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat tersebut menjadi ruang koordinasi bagi satuan kerja untuk melakukan evaluasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan sertifikasi pejabat perbendaharaan. Langkah ini diperlukan agar pengelolaan keuangan pada masing-masing satuan kerja dapat berjalan sesuai regulasi, profesional, dan minim risiko kesalahan administrasi.
Selain itu, satuan kerja diminta melakukan konfirmasi terhadap pelaksanaan belanja bantuan pemerintah serta menyampaikan secara terbuka berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Terutama persoalan yang berpotensi menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran maupun terhambatnya pencapaian target kinerja.
Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam reviu tersebut meliputi tingginya revisi anggaran pada awal tahun, belum optimalnya kualitas perencanaan, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA, keterbatasan pejabat yang telah tersertifikasi, hingga belum meratanya kompetensi pengelola keuangan pada satuan kerja.
Permasalahan pada proses pengadaan barang dan jasa, pencairan bantuan pemerintah, keterbatasan spesifikasi teknis, kondisi geografis, kesalahan pencatatan akun, serta belum tercapainya target Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sejumlah satuan kerja juga turut dibahas. Seluruh persoalan tersebut perlu dipetakan sejak dini agar tidak menjadi hambatan serius pada akhir tahun anggaran.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat turut mengingatkan seluruh satuan kerja untuk menjaga komitmen tata kelola anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing. Anggaran tidak cukup sekadar terserap, tetapi harus menghasilkan output layanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenag Sulbar menegaskan kesiapan untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Evaluasi tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata.
Rangkaian kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas, penyampaian materi ruang lingkup evaluasi pelaksanaan anggaran, serta sesi diskusi bersama peserta. Anggaran terjaga, program berjalan, dan pelayanan kepada masyarakat pun makin maksimal.
