Mamuju (Humas Kanwil) – Geliat penguatan ekonomi syariah di Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Hal ini ditandai dengan terselenggaranya kegiatan Roadshow Pasar Modal Syariah dan pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sulawesi Barat yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sulbar. (Rabu, 11/06/2025)

Acara ini merupakan kolaborasi strategis antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan MES sebagai bagian dari upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah di daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekprov Sulbar, Ketua Tim Kerja Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Sulbar, tokoh perbankan syariah, akademisi, pelaku usaha, serta tokoh agama dan masyarakat.

Dalam kegiatan ini, secara resmi dilantik Pengurus Wilayah MES Sulawesi Barat yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Tanah Mandar.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah yang diwakili oleh Sekretaris 4, Teguh Santoso mengucapkan selamat atas pelantikan seluruh pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Sulbar.

Ia menuturkan, hari ini MES telah terbentuk di 136 kabupaten/kota pada 31 provinsi dan telah memiliki 23 perwakilan di luar negeri.

"Dampak dari berbagai kegiatan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui jaringan dari kabupaten/kota, provinsi bahkan ke luar negeri semakin meluas dan terorganisir dengan baik., kondisi ini tentu berdampak positif bagi ekonomi syariah," tuturnya.

Selain memudahkan koordinasi juga memungkinkan berbagai upaya akselerasi aktivitas ekonomi syariah di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Plh. Sekprov Sulbar, H. Herdin Ismail mengatakan organisasi MES ini bukan hanya sebagai tempat bersilaturahim tetapi juga sebagai lokomotif pergerakan ekonomi Sulawesi Barat yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, tentu dalam keberadaan MES ini apalagi ditopang oleh 70% pengurusnya kebanyakan akademisi.

"Saya salut kalau kajian-kajian percepatan ekonomi yang inklusif ini dilakukan dan kolaborasi dan sinergi," jelasnya.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong akselerasi ekonomi syariah di daerah, sekaligus mendukung agenda nasional dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.