Mamuju (Humas) — Suasana khidmat mewarnai Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Barat yang berlangsung di Aula Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Mamuju, Selasa (18/8/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Adnan Nota, dipercaya menjadi saksi pertama dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut. Sementara saksi kedua adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam prosesi tersebut, Ardiansyah, S.H., M.H. dilantik sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Sebelumnya, Ardiansyah menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Budi Hartawan Panjaitan. Prosesi berlangsung khidmat dan tertib, menandai dimulainya tugas Ardiansyah dalam mendampingi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Dalam arahannya, Budi Hartawan Panjaitan menyampaikan bahwa jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur organisasi, tetapi juga tanggung jawab untuk memperkuat kelembagaan dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Kehadiran Wakajati yang baru diharapkan dapat semakin memperkuat soliditas organisasi, membangun kemitraan yang baik, serta mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

“Kami menyampaikan selamat datang dan selamat mengemban amanah kepada Wakajati Sulawesi Barat. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan pendekatan yang humanis, sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujar Budi.

Ia juga menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang solid, harmonis, dan produktif. Kolaborasi, baik di internal organisasi maupun bersama berbagai mitra kerja, menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan menghadirkan capaian kinerja yang semakin baik.

Bagi Kanwil Kemenag Sulbar, momentum tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis dengan berbagai unsur pemerintahan di daerah. Hubungan yang baik antarlembaga diharapkan dapat terus terpelihara melalui komunikasi dan koordinasi yang positif, sehingga turut mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang semakin baik.