Mamuju (14 Juli 2025) — Dalam semangat membangun masyarakat yang rukun dan religius, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat pendahuluan untuk mempersiapkan penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menghadirkan data dan kajian yang akurat sebagai landasan perumusan kebijakan keagamaan yang inklusif dan berdampak luas.

IKUB merupakan instrumen pengukuran yang memotret tiga dimensi utama dalam kehidupan keberagamaan: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama. Indeks ini dirancang untuk menilai sejauh mana potensi konflik dapat diminimalisir, serta bagaimana sinergi lintas agama bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Sementara itu, IKS hadir sebagai cerminan kualitas kehidupan religius masyarakat yang turut mendukung terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

Dalam mengukur Indeks Kesalehan Sosial Umat Beragama, Kanwil Kemenag Sulbar akan membangun kerja sama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Kolaborasi ini akan difokuskan pada penyelenggaraan pelatihan penyusunan IKS bagi para penyuluh lintas agama dari enam kabupaten se-Sulawesi Barat, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan literasi data keagamaan di tingkat akar rumput.

Rapat yang berlangsung di Aula Kanwil ini dihadiri oleh Kabag Tata Usaha, para Pembimas dari lima agama, Kepala Bidang Bimas Islam, tim Ortala dan Kerukunan Umat Beragama (KUB), serta Tim Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi. Dalam forum ini, disampaikan pula strategi peningkatan kualitas indeks, salah satunya melalui penguatan peran para penyuluh agama dalam menyosialisasikan fungsi FKUB, bantuan pemerintah untuk rumah ibadah, serta peran aktif Kementerian Agama dalam menjaga harmoni antarumat beragama.

Mewakili Kakanwil, Kabag TU menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga dan memperkuat kerukunan di Sulawesi Barat. “Dengan adanya tim penyusun indeks yang telah dibentuk, kami berharap proses survei dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya benar-benar merefleksikan bahwa Sulawesi Barat adalah tanah yang subur bagi toleransi dan kedamaian,” ungkapnya.

Langkah awal ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada penguatan nilai-nilai keagamaan yang inklusif. Dengan data yang terukur dan partisipasi aktif semua unsur masyarakat, Sulawesi Barat diharapkan tidak hanya menjadi provinsi yang rukun, tetapi juga menjadi teladan nasional dalam membangun jembatan harmoni antarumat beragama.