Polman (Humas kanwil) - Staf Khusus Kemenag RI Moh. Nuruzzaman mengemukakan 3 alasan mengapa moderasi agama menjadi konsep prioritas khususnya di Kementerian Agama.Hal tersebut diungkapkannya kala menghadiri Kegiatan Generasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama di Hotel Ratih Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Jumat, 27/5/22. Dalam uraian materinya, ia mengatakan, " jika alasan penguatan moderasi agama disebabkan adanya seseorang atau kelompok yang menjalankan ajaran agama namun tidak selaras dengan konsep kebangsaan NKRI. Menurutnya, banyak organisasi keagamaan yang mengatasnamakan agama namun tidak sejalan dengan konsep dan tujuan bangsa Indonesia. "Banyak organisasi dinegara kita (Indonesia) yang mengatasnamakan agama tapi tidak sejalan dengan konsep pemerintah" urai ketua densus 99 banser NU GP Ansor ini penuh semangat. Secara tajam ia menyampaikan bahwa, " Adanya seseorang atau kelompok yang merasa paling benar dan menyalahkan kelompok yang berbeda pandangan dengan kelompoknya juga menjadi alasan utama konsep moderasi beragama menjadi program mandatori Kementerian agama. Sikap yang terlalu berlebihan (ekstrim) dalam menjalankan agama juga dianggap sebagai ancaman terjadinya konflik antar umat beragama di indonesia sehingga lahirlah konsep yang mengedepankan toleransi dalam menjalankan agama ". Stafsus yang menaungi bidang toleransi, terosisme, radikalisme dan pesantren ini terus mendorong agar moderasi beragama menjadi perspektif seluruh ASN Kementerian Agama dan tidak membedakan identitas apapun. " Karena menurutnya, salah satu tugas pokok Kementerian agama adalah memfasilitasi dan memberi layanan terhadap orang yang menjalankan ajaran agama tanpa membedakannya. " Kilah Gus Nuruzzaman yang juga aktif sebagai bendahara pada PBNU sekaligus kata kunci diakhir narasinya. Acara yang dipandu Kabag TU H. Suharli, yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulbar H. M. Muflih B. Fattah, Kabid Pakis H. Syamsul, Kakankemenag kab. Polman H. Imran K Kesa serta puluhan peserta yang terdiri dari penjabat fungsional hasil penyetaraan, para kasubbag /kasi kabupaten serta penyelenggara agama kabupaten Se-Sulawesi Barat. ( Humas)

---