Jakarta (Kemenag) — Pemerintah akan merenovasi pesantren di wilayah rawan bencana sebagai upaya menjamin keselamatan para santri.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, disaksikan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menko Muhaimin menyampaikan, pemerintah memfokuskan renovasi bagi pesantren yang berada di wilayah berisiko tinggi, memiliki lebih dari seribu santri, dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun secara mandiri.
“Renovasi akan diprioritaskan bagi pesantren yang rawan, berjumlah santri di atas seribu orang, dan yang betul-betul tidak mampu melanjutkan pembangunan. Pemerintah ingin semua santri belajar dalam lingkungan yang aman,” tegas Muhaimin.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh lembaga keagamaan yang memiliki risiko struktural tinggi.
“Kami bersama seluruh jajaran vertikal Kementerian Agama di daerah, dari Kanwil hingga KUA, sedang melakukan pemetaan gedung-gedung keagamaan yang rawan, termasuk pesantren di wilayah miring, pinggir sungai, atau berusia di atas seratus tahun,” jelas Menag.
Menag menambahkan, seluruh perguruan tinggi keagamaan negeri yang memiliki fakultas teknik, seperti Universitas Islam Negeri dan Institut Agama Islam Negeri, juga akan dilibatkan untuk membantu asesmen forensik bangunan pesantren dan madrasah.
“Kami ingin memastikan setiap pesantren terdata dengan baik. Jangan sampai ada lembaga pendidikan keagamaan yang luput dari perhatian hanya karena statusnya swasta. Semua pesantren adalah aset bangsa yang harus dijaga keselamatannya,” tegas Menag.
Pendampingan Pesantren
Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah langkah teknis pendampingan pesantren, mulai dari pemeriksaan keandalan bangunan, pendampingan perizinan, serta penyediaan prototipe desain pesantren melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
“Kami sudah mulai melakukan asesmen keandalan bangunan di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumsel, Sulsel, dan Kalsel,” terang Dody.
““Sebanyak 80 pesantren besar dijadikan contoh untuk membangun pembelajaran bersama, bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman bagi para santri,” sambungnya.
Kementerian PUPR juga membuka hotline 158 dan layanan WhatsApp bagi pemerintah daerah serta pengelola pesantren yang membutuhkan pendampingan teknis. Sebagai bagian dari pemberdayaan, Kementerian PUPR juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri secara gratis. Program ini diharapkan memperkuat semangat gotong royong di pesantren dengan keahlian yang terukur.
“Kami ingin semangat gotong royong di pesantren diperkuat dengan keahlian. Santri akan kami latih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan rasa bangga,” jelasnya. (Zara)
