Mamuju (Humas Kanwil) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, H. Adnan Nota, menghadiri dan memberikan sambutan sekaligus materi dalam acara Seminar Nasional dan Pelantikan LPH LPPOM MUI Sulawesi Barat. Acara yang mengusung tema "Akselerasi Ekosistem Halal Melalui Peluasan Sertifikat Halal di Provinsi Sulawesi Barat" ini berlangsung di Gedung Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, pada Senin (30/12/2024).

Hadir dalam Acara tersebut Kepala Biro Kesra provinsi Sulawesi Barat, MUI Pusat, Ketua MUI, Polda Sulbar, Kajati Sulbar, Kabinda, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kepala BI Sulawesi Barat, Danrem.

Dalam sambutannya, H. Adnan Nota menyampaikan pentingnya mempercepat ekosistem halal di Sulawesi Barat untuk mendukung peningkatan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. “Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi besar, terutama di sektor makanan dan minuman. Melalui pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal, diharapkan produk lokal kita semakin dipercaya masyarakat,” ujar Adnan.

Ia juga menjelaskan langkah strategis yang dapat diambil untuk mendorong perluasan sertifikat halal di wilayah ini. “Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama. Selain itu, edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal perlu terus digencarkan,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Barat, pejabat daerah, akademisi, dan pelaku usaha. Pelantikan LPH LPPOM MUI Sulawesi Barat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat infrastruktur layanan halal di Sulawesi Barat.

Seminar nasional ini menjadi ajang diskusi tentang peluang dan tantangan dalam mewujudkan akselerasi ekosistem halal di tengah dinamika perkembangan industri di Sulawesi Barat. Para peserta mendapatkan wawasan terkait regulasi, tata cara sertifikasi halal, dan peran penting LPH dalam mendukung UMKM lokal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha di Sulawesi Barat semakin terdorong untuk mengurus sertifikasi halal, sehingga potensi daerah dapat lebih optimal dan membawa manfaat bagi perekonomian lokal.