Mekkah — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Adnan Nota, memimpin rapat evaluasi pelaksanaan ibadah haji bersama para petugas haji yang tergabung dalam Kloter asal Sulawesi Barat di Daerah Kerja (Daker) 3. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Moro Mekkah dan diikuti oleh empat kloter, yaitu Kloter 10, 11, 18, dan 19. (25/5/2025)

Evaluasi ini menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dari hasil rapat tersebut, tujuh poin rekomendasi berhasil disepakati sebagai acuan dalam memantapkan persiapan pra-Armuzna. Rekomendasi tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi, efektivitas layanan, dan tanggung jawab petugas dalam mendampingi jemaah.

Dalam evaluasi, Adnan Nota menyoroti beberapa kendala yang dihadapi jemaah pasca penyelesaian rangkaian ibadah di Madinah dan saat ini tengah dalam proses pergerakan menuju Mekkah. Meski secara umum kendala mulai teratasi, masih terdapat beberapa jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib karena faktor kesehatan. Di antaranya, tiga jemaah di Kloter 18 dan dua jemaah di Kloter 11 masih tertunda pelaksanaan umrahnya akibat sakit dan berhalangan bagi wanita.

Adnan juga mengajak para petugas untuk mengubah paradigma pengelolaan kloter menjadi bentuk "kafilah", sebagai pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi layanan. Meskipun istilah ini belum final, konsep ini diharapkan dapat memperkuat peran kolektif dalam pendampingan jemaah.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan haji tahun 2024 mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya layanan berbasis kloter, kini sistem telah bergeser menjadi berbasis syarikah. Syarikah merupakan entitas yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mengelola berbagai layanan jemaah haji internasional. Dalam satu kloter, bisa terdapat hingga lima syarikah berbeda, yang menyebabkan penyebaran akomodasi dan layanan lintas sektor.

Menanggapi hal tersebut, rapat evaluasi merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Pertama, perjalanan ke Armuzna akan berbasis syarikah, sebab pihak syarikah yang akan menyediakan akomodasi di kawasan tersebut. Kedua, setiap syarikah dalam satu kloter akan memiliki penanggung jawab khusus. Ketiga, Ketua Kloter tetap memegang peran sebagai koordinator syarikah secara umum.

Keempat, penugasan pembimbing ibadah akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap syarikah di Armuzna, dan para pembimbing disiapkan untuk memimpin proses wukuf serta seluruh rangkaian ibadah secara bergilir dan terpadu. Kelima, koordinasi antarkloter di dalam satu syarikah perlu diperkuat untuk menyamakan langkah dan persepsi menjelang Armuzna.

Rekomendasi keenam adalah perlunya penyelenggaraan rapat besar antar Ketua Kloter di Daker sebagai forum penyamaan persepsi dan penyelarasan strategi. Terakhir, seluruh petugas kloter dituntut menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan bertanggung jawab, terutama dalam konteks pelayanan lintas syarikah. Dokter, pembimbing ibadah, dan petugas lainnya tetap melayani jemaah dari kloter asal, meskipun tersebar di beberapa syarikah berbeda.

Dengan langkah evaluatif dan antisipatif ini, Kementerian Agama melalui jajaran petugas haji diharapkan dapat memberikan layanan terbaik, memastikan seluruh jemaah menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai syariat, khususnya dalam menghadapi puncak ibadah haji di Armuzna.