Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Maleo Hotel Mamuju, Kamis (22/1/2026).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh TS Haryanto selaku Pembimbing Masyarakat Buddha mewakili Kepala Kanwil Kemenag Sulbar. Turut hadir juga Kepala BIN Daerah Sulawesi Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, serta para pemangku kepentingan lintas sektor terkait.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil KemenHAM Sulawesi Barat, Gde Sandi Gunasta. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pembentukan Kampung Redam merupakan program baru sekaligus program unggulan KemenHAM yang diinisiasi sebagai respons atas dinamika sosial dan potensi konflik yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat.

“Pembentukan Kampung Redam bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Kampung Redam diharapkan menjadi wadah penyelesaian konflik melalui jalur rekonsiliasi dan mediasi di luar pengadilan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pada tahap awal akan ditetapkan empat kampung perdana sebagai proyek percontohan. Penetapan kampung tersebut didasarkan pada sejumlah kriteria.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan bersama-sama mengidentifikasi kampung-kampung yang dinilai memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kampung Redam. KemenHAM hadir sebagai fasilitator dan solusi, tidak hanya dalam upaya pencegahan konflik, tetapi juga dalam proses pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat moderasi beragama, menjaga kerukunan umat, serta membangun ruang dialog yang inklusif dan berkeadilan. Kemenag memandang Kampung Redam sebagai platform penting dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan saling menghormati yang sejalan dengan semangat pelayanan keagamaan dan kebangsaan.

Diharapkan, melalui sinergi lintas sektor ini, Sulawesi Barat dapat menjadi provinsi yang semakin damai, harmonis, dan berdaya dalam mengelola keberagaman serta potensi sosial yang dimiliki.