Jakarta (Humas Kanwil) - Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik dengan menguatkan koordinasi antar jajarannya. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Strategi Komunikasi dan Mitigasi Isu Kemenag yang dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (Kabiro HKP), Akhmad Fauzan dan dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag se-Indonesia. Jakarta, 06 Januari 2025

Rapat tersebut diawali dengan pengenalan 8 Pesan Program Kemenag 2025 yang menjadi fokus utama lembaga ini dalam mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan kehumasan. Kepala biro HKP menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi opini publik melalui konten yang kreatif, informatif, dan berbasis data valid.

Dalam arahannya, Akhmad Fauzan menyampaikan bahwa media digital, khususnya situs web resmi Kemenag, harus dimanfaatkan secara masif sebagai sarana penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. Selain itu, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp juga perlu dikelola secara profesional dengan dukungan sumber daya manusia yang ahli di bidang digitalisasi.

"Pranata Humas harus diberdayakan tidak hanya sebagai jabatan administratif, tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, bahkan menjadi konten kreator. Selain itu, pengadaan sarana teknologi yang mendukung akses informasi lebih cepat dan akuntabel juga sangat penting, bahkan anggaran hingga Rp1 miliar dapat dipertimbangkan," ungkap Akhmad Fauzan.

Humas Award dan Pengayaan Konten Lokal
Kabiro HKP menambahkan bahwa evaluasi berbasis kinerja melalui program seperti Humas Award yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir akan terus dilakukan untuk memotivasi inovasi di bidang kehumasan. Ia juga menekankan pentingnya memperkaya konten dengan kearifan lokal, terutama dalam program-program kerukunan umat beragama, sehingga pesan-pesan Kemenag lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dalam dialog yang berlangsung dinamis, salah satu isu strategis yang banyak dibahas adalah program makan gratis untuk masyarakat yang memerlukan pengawasan ketat serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, kebijakan terkait biaya perjalanan haji tahun 2025 juga menjadi perhatian. Kabiro HKP menekankan bahwa sosialisasi yang masif melalui saluran kehumasan diperlukan untuk memastikan informasi yang seimbang dan akuntabel diterima oleh masyarakat.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sulawesi Barat, H. Adnan Nota, turut memberikan gagasan terkait peran kehumasan dalam mendorong pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Ia menekankan pentingnya penguatan layanan informasi berbasis digital sebagai bagian dari implementasi ZI.

Kakanwil Adnan juga mengaskan bahwa ia dan jajarannya di Sulawesi Barat siap membumikan 8 pesan Program Kemenag 2025.

Rapat ini menjadi momen penting bagi seluruh jajaran Kemenag untuk memperkuat sinergi dalam membumikan 8 Pesan Program Kemenag 2025, sekaligus memastikan setiap langkah strategis berjalan efektif untuk kepentingan masyarakat.