Mamuju – 5 Juni 2025, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, H. Adnan Nota, menyapa dan memberikan arahan kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenag Sulbar melalui sambungan virtual dari Tanah Suci. Di tengah kesibukannya sebagai bagian dari Tim Monitoring dan Evaluasi Haji 2025 Kementerian Agama RI, beliau menyempatkan diri untuk menyemangati para CPNS serta menyampaikan visi besar Kementerian Agama ke depan.

Dalam arahannya, Kakanwil menekankan pentingnya peran CPNS dalam menyukseskan delapan program prioritas Kementerian Agama yang menjadi turunan dari Nawa Cita Presiden RI dan Asta Protas Menteri Agama. “Kita harus menjadi bagian dari perubahan, memberikan pelayanan keagamaan yang berdampak dan berkeadilan,” ujarnya.

Program pertama yang disorot adalah peningkatan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan. Hal ini mencakup penguatan moderasi beragama, pengembangan kurikulum berbasis cinta kemanusiaan, dan penghormatan terhadap perbedaan. “Jangan sampai kelompok minoritas tidak mendapatkan hak-hak keagamaannya. Kerukunan dan toleransi adalah nilai yang harus kita hidupi bersama,” tegasnya.

Selanjutnya, ia menekankan pentingnya penguatan ekoteologi, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. “Menanam pohon bukan sekadar simbol, tapi bagian dari ibadah kita untuk generasi mendatang,” katanya. Hal ini juga telah menjadi bagian dari gerakan yang digalakkan kepada PPPK sebelumnya.

Program ketiga, lanjutnya, adalah layanan keagamaan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa agama harus hadir dalam setiap aspek kehidupan sosial, sebagai kekuatan cinta kepada sesama dan kepada Tuhan.

Di bidang pendidikan, Kakanwil mengajak semua pihak untuk mewujudkan pendidikan agama yang unggul, ramah, dan terakreditasi.

“Tidak boleh ada lagi kekerasan atau bullying di sekolah. Pendidikan kita harus inklusif, digital, dan relevan dengan tantangan zaman,” ujarnya.

Adnan Nota juga menyampaikan komitmen kuat Kemenag dalam pemberdayaan pondok pesantren. Dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren, pesantren tidak hanya diakui eksistensinya, tetapi juga didorong untuk mandiri dan berdaya saing melalui bantuan inkubasi bisnis.

“Pesantren adalah ruang aman, ramah anak, dan terbukti menopang ekonomi umat,” ucapnya.

Program keenam adalah penguatan ekonomi umat, melalui tata kelola dana sosial keagamaan yang lebih terintegrasi dan berbasis data wilayah atau komunitas. Ia menyebut hal ini penting agar manfaat sosial keagamaan lebih merata dan terukur.

Terkait pelaksanaan ibadah haji 2025, yang kemungkinan menjadi tahun terakhir pengelolaan oleh Kemenag, Kakanwil menegaskan pentingnya memberikan legacy terbaik.

“Menag ingin agar jemaah haji kita tersenyum sejak awal keberangkatan, hingga kepulangan. Kita harus memastikan pelayanan terbaik demi kemabruran jemaah,” katanya.

Program kedelapan adalah digitalisasi tata kelola, sebagai kunci pelayanan yang murah, cepat, transparan, dan efisien. Ia mengajak CPNS untuk menjadi garda terdepan dalam transformasi digital di Kementerian Agama.

“Saya yakin kalian sudah sangat akrab dengan teknologi. Kita harus menyambut harapan Kyai Menteri untuk birokrasi yang modern dan digital,” ujarnya.

Menutup arahannya, Kakanwil mengajak seluruh CPNS untuk berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia juga memperkenalkan dua gerakan internal Kemenag Sulbar, yakni GEMBIRA (Gerakan Munajat Bersama Ibadah untuk Raih Kinerja) dan GASPUL (Gerakan Aktif dan Sistematis untuk Pelayanan Unggul) sebagai langkah nyata menuju birokrasi yang melayani dan berintegritas.