Mamuju (Humas Kanwil) – Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Papkis) Kanwil Kemenag Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi membahas berbagai program strategis, mulai dari percepatan Gerakan Bebas Buta Aksara Al-Qur’an (GBBAQ), pembayaran tunjangan guru, hingga penguatan lembaga pendidikan keagamaan.
Kepala Bidang Papkis, H. Syamsul, menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut laporan GBBAQ yang diajukan oleh guru-guru agama Islam di seluruh kabupaten. Menurutnya, masih ada guru yang membutuhkan intervensi untuk meningkatkan kualitas pengajaran baca tulis Al-Qur’an.
“Kita mau laporan GBBAQ guru agama Islam dari tiap kabupaten segera ditindaklanjuti supaya ada upaya yang kita lakukan terhadap mereka yang kurang memenuhi standar. Setelah itu kita berharap GBBAQ bisa dituntaskan sampai ke siswanya, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/K se-Sulawesi Barat,” ujar H. Syamsul.
Lebih lanjut, ia menekankan agar kompensasi enam jam untuk program GBBAQ benar-benar selektif. Sertifikasi hanya bisa dibayarkan jika ada progres nyata dari guru.
“Datanya harus jelas, mulai dari yang tidak bisa mengaji, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, sehingga tidak ada pengajuan berulang tanpa hasil,” jelasnya.
Selain GBBAQ, rapat juga membahas proses pembayaran kekurangan tunjangan guru non-PNS yang sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Kabid Papkis memastikan seluruh guru mendapatkan haknya sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan itu, H. Syamsul juga memaparkan rencana peluncuran aplikasi SIHABBAQI (Sistem Informasi Hasil Belajar dan Baca Tulis Al-Qur’an). Aplikasi ini nantinya akan digunakan untuk memantau nilai siswa, termasuk capaian baca tulis Al-Qur’an, sehingga tidak perlu lagi pengumpulan data manual dari sekolah.
Bidang Papkis juga menyiapkan dukungan untuk event nasional Musabaqah Qiraatil Kutub (MQKI) yang akan berlangsung pada 30 September–8 Oktober mendatang. Meski dengan keterbatasan anggaran, ia mendorong tim Pontren dan Ma’had Aly untuk berinovasi dalam pengelolaan.
Rapat juga menyinggung progres transformasi Pondok Pesantren Salafiyah ke Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Saat ini, di Sulbar tercatat tiga PDF yakni Ponpes Salafiyah Parappe (wustha dan ula), Ponpes Al Risalah Ulya, serta dua pesantren muadalah di Ponpes Salafiyah Parappe dan Ponpes Hasan Yamani.
Selain itu, Kabid Papkis menyoroti pentingnya pendataan pondok pesantren penerima Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia berharap pesantren di Sulbar juga mendapatkan perhatian dalam program ini, bukan hanya sekolah umum yang berada di lingkungan pesantren.
“Ini yang butuh di-back up juga bagi pesantren, untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan hak terkait program MBG,” tegasnya.
Melalui rapat ini, Bidang Papkis menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas guru agama, memperkuat lembaga pendidikan Islam, serta memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
