Mamuju, Humas Kanwil – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Adnan, membuka Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan Jaminan Produk Halal (JPH). Senin, 14 Oktober 2024
Dalam kesempatan tersebut, Adnan menekankan pentingnya pengawasan sertifikasi halal yang akan dilaksanakan serentak pada 18 Oktober 2024 di seluruh Indonesia.
"Oktober 2024 ini menjadi bulan yang sangat penting, karena seluruh Indonesia akan menerapkan kewajiban sertifikasi halal bagi makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan bahan baku," ujar Adnan. Tahap pertama kewajiban ini akan jatuh pada 18 Oktober 2024.
Adnan menyatakan bahwa tujuan Rakorda ini adalah untuk mempersiapkan pengawasan langsung di lapangan yang akan dilakukan secara serentak di semua provinsi dan kabupaten pada tanggal tersebut. "Pengelolaan JPH diharapkan dapat terlaksana dengan baik tanpa mengurangi kinerja yang telah berjalan," tambahnya.
Adnan juga menegaskan bahwa kegiatan ini harus dijalankan dengan rapi dan seksama, memastikan seluruh arahan dari BPJPH dapat terlaksana dengan baik di lapangan. "Sertifikasi halal menjadi semakin mendesak di tengah perdagangan bebas saat ini. Kita tidak bisa mengabaikan pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari revolusi di sektor pangan," tegasnya.
Selain itu, Adnan juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan kepada pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor produk tradisional, mengenai pentingnya menjaga kehalalan produk. "Ada tahapan-tahapan yang harus ditingkatkan, dan ini adalah kerja tim. Kami berharap seluruh pengawas dapat memfasilitasi hal ini demi kemajuan masyarakat Indonesia."
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Halal Provinsi Sulawesi Barat, Suharli, turut memberikan arahan kepada para pengawas yang akan bertugas pada 18 Oktober. "Saya mohon pengawas bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Pengawasan ini adalah salah satu kewajiban yang sangat penting, sehingga harus dilaksanakan dengan fokus dan tegas," katanya.
Suharli juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang, termasuk menentukan jumlah tempat yang akan dikunjungi. "Kerja sama yang baik dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan proses pengawasan ini berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal," tutupnya.
