Mamuju, — Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, H. Misbahuddin, memimpin rapat evaluasi bersama para ketua tim kerja di ruang kerjanya, Rabu (4/6/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan SIM H. Kamaruddin, Ketua Tim Kerja Guru H. Adhar, Ketua Tim Kerja Tenaga Kependidikan (Tendik) Muh. Musjayali Masir, serta sejumlah staf Bidang Pendidikan Madrasah.

Dalam arahannya, H. Misbahuddin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi madrasah di Sulbar, terutama terkait dengan pemetaan kebutuhan bantuan pembangunan dan rehabilitasi.

“Kita harus lakukan survei lapangan untuk mengetahui madrasah mana yang layak dibantu, terutama yang belum mendapatkan bantuan SBSN tahun lalu. Kita klasifikasikan tingkat kerusakannya — ringan, sedang, atau berat — baik pada MIN, MTsN, maupun MAN, agar data sarpras bisa dimonitor dan ditindaklanjuti secara akurat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan akun EMIS (Education Management Information System) agar satu data pendidikan dapat terwujud dan terintegrasi dengan program pusat seperti PHTC.

Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Kabid Penmad mengimbau agar seluruh data siswa penerima bantuan dipastikan valid dan didukung oleh bukti kelayakan. “Kami minta data anak-anak yang layak menerima PIP dikumpulkan dengan lengkap. Proses input harus akurat agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Di bidang kelembagaan, ia meminta agar data akreditasi lembaga — baik yang berstatus Belum Terakreditasi (BT) maupun Tidak Terakreditasi (TT) — segera dilaporkan sesuai dengan standar Bank Data Pendidikan Madrasah (PDM), untuk kemudian dimasukkan dalam sistem EMIS.

Untuk sektor guru, H. Misbahuddin menegaskan bahwa setiap proses pengembangan harus sesuai prosedur. “Kita ingin memastikan guru-guru mendapatkan hak mereka, seperti sertifikasi, PPKB, peningkatan kompetensi, hingga jenjang karier,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tenaga kependidikan (Tendik), beliau meminta agar dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja kepala madrasah (PKKM) khususnya di madrasah swasta. “Perlu kita identifikasi madrasah mana yang sudah dievaluasi melalui PKKM, agar pembinaan bisa dilakukan secara merata di seluruh kabupaten,” tutupnya.

Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenag Sulbar dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.