Jakarta, Humas Kanwil - Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umrah Kemenag RI melakukan evaluasi program dan anggaran pelaksanaan proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) revitalisasi dan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Jakarta, Rabu 15/11/23.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Prof. Hilman Latief, memberikan penekanan bahwa  percepatan penyelesaian sisa konstruksi, sarana pendukung, optimalisasi, pengadaan mebeler, dan realisasi keuangan terkait Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) merupakan prioritas utama untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan operasional PLHUT.

Dirjen PHU menegaskan pentingnya menyusun dan menyampaikan laporan akhir beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam konteks pengajuan surat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), diharapkan agar proses tersebut ditindaklanjuti untuk mengetahui penilaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penggunaan sarana dan prasarana PLHUT.

Langkah-langkah ini diarahkan untuk meningkatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penyewaan ruangan untuk berbagai kegiatan seperti perbankan, PIHK (Penylenggara Ibadah Haji Khusus), PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah), serta penggunaan aula.

"Saya mengapresiasi penyelesaian gedung PLHUT yang telah selesai. Segera manfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Prof. Hilman Latief dalam pernyataannya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sulbar, Syafrudin Baderung yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan PLHUT di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kantor Kementerian Agama Kab. Majene, telah dinyatakan rampung 100% dan telah dimulai fungsinya.

"Kami berharap bahwa arahan ini dapat ditindaklanjuti sehingga fungsi dan tujuan pembangunan PLHUT dapat tercapai," ungkapnya.

"Proyek PLHUT di Sulawesi Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pelayanan Haji dan Umrah kepada masyarakat setempat," imbuhnya.

Diharapkan pula bahwa dengan beroperasinya PLHUT ini, masyarakat akan semakin mudah mengakses layanan terkait perjalanan Haji dan Umrah, seiring dengan upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah tersebut.