Mamuju – Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sulawesi Barat menetapkan kepengurusan periode 2026–2029 melalui Rapat Pleno yang digelar di Kantor BWI Sulawesi Barat, Masjid Baitul Anwar, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Jumat (12/6/2026).

Rapat pleno tersebut menjadi langkah awal penguatan peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang sejalan dengan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bidang Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Misbahuddin, berharap kepengurusan baru mampu mengoptimalkan pengelolaan wakaf untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“BWI diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui program-program wakaf yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua BWI Sulawesi Barat periode 2026–2029, Yanas DM, menegaskan pentingnya membangun kebersamaan dan kerja kolektif seluruh pengurus guna memaksimalkan potensi wakaf yang dimiliki Sulawesi Barat.

Menurutnya, pengelolaan wakaf yang profesional dan sesuai ketentuan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, penguatan kemitraan dengan berbagai pihak akan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan wakaf produktif.

Sementara itu, Ketua BWI Sulawesi Barat periode sebelumnya, Muhammad Natsir, mengingatkan agar pengurus yang baru segera melakukan konsolidasi dan menjalankan program-program organisasi secara optimal.

“Potensi wakaf harus terus dikembangkan untuk kemajuan masyarakat dan syiar Islam. Karena itu, pengurus yang baru diharapkan segera bergerak dan melaksanakan amanah organisasi dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Dengan kepengurusan yang telah ditetapkan, BWI Sulawesi Barat diharapkan mampu mengembangkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.