Majene – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene menegaskan komitme dalam mengawal kualitas pelayanan publik sekaligus pembangunan karakter bangsa. Hal ini muncul saat Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag Majene, Jalal, hadir mewakili Kepala Kantor dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Majene, Kamis (16/07).

Forum yang 9membahas penyusunan Standar Pelayanan Publik berbasis Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 ini, menjadi panggung keberhasilan komunikasi lintas sektoral. Kemenag Majene tidak hanya hadir sebagai partisipan, melainkan sebagai mitra dialog strategis yang menyelaraskan program ketahanan keluarga dan pencegahan stunting dari perspektif penguatan moral-keagamaan.

Suasana forum menjadi lebih hidup dan reflektif ketika Jalal menyampaikan intervensi pemikiran yang cerdas dan menyentuh esensi. Ia mengutip filosofi lirik Mars Keluarga Berencana (KB) yang mencita-citakan lahirnya "putra-putri yang sehat, cerdas, dan kuat", lalu mengorelasikannya secara langsung dengan urgensi kedisiplinan birokrasi.

"Melahirkan generasi masa depan yang cerdas tidak bisa instan. Ia harus dibentuk melalui ekosistem keteladanan karakter dari para pembuat kebijakan hari ini. Bagaimana kita bisa mengedukasi publik tentang kedisiplinan, jika kita sendiri belum presisi dalam manajemen waktu pelayanan? Ketepatan waktu dalam forum koordinasi seperti ini adalah wajah awal integrasi pelayanan publik kita kepada masyarakat," tegas Jalal secara diplomatis namun mendalam.

Langkah Kemenag Majene yang menyuarakan pandangan secara elegan ini justru mencairkan kekakuan birokrasi.  Pandangan transformatif tersebut disambut apresiasi tinggi dari jajaran pemangku kepentingan OPD yang hadir, dan disepakati sebagai parameter penting dalam evaluasi kinerja pelayanan ke depan.

Sinergi lintas sektoral ini ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama Standar Pelayanan Publik. Momentum ini membuktikan bahwa Kemenag Majene sukses memerankan fungsi koordinasi yang inklusif, responsif, dan adaptif demi kemajuan daerah yang humanis.
Turut hadir, Kepala Dinas DPPKB, Kabag Ortala Sekretariat Daerah, Para Perwakilan Kepala OPD, media massa,.dan pemangku kepentingan lainnya.