Majene, 9 Februari 2026 – Kasi PAI selaku Plh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan perwakilan mahasiswa kesehatan untuk membahas isu yang cukup strategis yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kemenag menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan gizi santri dan siswa madrasah berjalan tepat sasaran.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Majene, M. Idwar, diikuti oleh sejumlah Anggota DPRD Majene, Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD terkait serta Perwakilan Himpunan pelajar mahasiswa kesehatan.
Jalal, seusai rapat ketika ditemui awak media mengatakan bahwa rapat ini penting untuk menjaga konsistensi semua pihak mengawal program prioritas Presiden dan memastikan Kementerian Agama selalu hadir memberikan dukungan penuh.
Informasi yang menarik adalah program MBG khususnya bagi kementerian agama kabupaten Majene telah mencapai sebaran yang cukup luas, " _overal_ sudah mencapai 70,07 % dari 7.874 siswa pada data emis kami dan terdapat 5.517 siswa sudah menerima manfaat program MBG ini".
Salah satu poin kejutan yang diungkapkan Jalal adalah capaian pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dari target 2.127 siswa, sebanyak 2.061 siswa atau 97% telah tersentuh manfaat gizi gratis ini.
"Angka 97 persen di tingkat MI ini adalah bukti bahwa pondasi kesehatan anak usia dini di Majene menjadi prioritas utama kami. Ini hampir tuntas 100 persen," tegasnya.
Tantangan di Tingkat MTs Jadi Catatan Khusus
Secara transparan, Jalal juga tidak menutupi adanya celah yang perlu diperbaiki. Capaian di tingkat MTs yang saat ini masih berada di angka 42% (1.293 dari 3.081 siswa) diakui sebagai tantangan teknis yang sedang diakselerasi.
"Kami tidak hanya bicara suksesnya saja. Angka 42 persen di MTs ini justru menjadi alasan mengapa kami hadir di sini, bersinergi dengan Pemda dan mendengarkan aspirasi rekan-rekan mahasiswa kesehatan. Kami butuh masukan mereka untuk memperbaiki distribusi di jenjang ini, sedangkan angka pada RA dan MA relatif aman karna berada di kisaran 86% dan 78%" tambahnya.
Pertemuan ini juga menjadi ajang dialog kritis bersama mahasiswa kesehatan. Kemenag menyambut baik masukan terkait higienitas dan pengawasan nutrisi. Pihak Kemenag menegaskan bahwa setiap vendor atau satuan penyedia makanan wajib memenuhi sertifikasi laik hygiene.
